Dilema Relevansi: Mengapa Menutup Prodi Bukan Solusi Cerdas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) hendak menutup berbagai program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kebijakan ini adalah langkah pragmatis yang berisiko.

Berikut adalah analisis dan beberapa hal yang mungkin "tidak terlihat" dari permukaan. Saya akan membedah narasi ini melampaui sekadar "berita kebijakan".

• Siapa yang menentukan sebuah prodi relevan atau tidak? Apakah dasarnya hanya serapan industri saat ini? Jika ya, ini berbahaya karena industri berubah setiap 3-5 tahun, sementara pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang (10-20 tahun).
• Di balik penutupan prodi, ada ribuan dosen dan staf akademik. Apakah mereka akan dipaksa "re-skilling" secara instan atau justru dibiarkan terpinggirkan?
• Seringkali prodi yang dianggap "tidak relevan" adalah bidang humaniora atau murni teori. Dalam dunia yang semakin didominasi AI dan algoritma, kemampuan berpikir kritis dan etika (yang diajarkan di prodi-prodi tersebut) justru menjadi benteng terakhir manusia.

The Blind Spots

Ada beberapa poin krusial yang sering luput dari perdebatan publik mengenai kebijakan ini:

A. Jebakan "Link and Match" yang Kaku

Pemerintah sangat terobsesi dengan link and match. Namun pendidikan tinggi bukan pabrik pencetak baut yang spesifik untuk mesin tertentu. Jika semua orang diarahkan ke STEM (Science, Technology, Engineering, Math) hanya karena pasar sedang butuh, kita berisiko mengalami surplus di satu bidang dan kekosongan total di bidang lain dalam satu dekade ke depan.

B. Hilangnya Inovasi dari "The Long Tail"

Inovasi seringkali muncul dari persinggungan antar disiplin ilmu yang tampaknya tidak relevan. Misalnya, penggabungan linguistik dengan ilmu komputer melahirkan Natural Language Processing (NLP). Jika prodi linguistik ditutup karena dianggap "kurang serapan kerja," kita mungkin kehilangan fondasi untuk inovasi teknologi masa depan di Indonesia.

C. Komodifikasi Pendidikan

Kebijakan ini memperkuat pergeseran fungsi universitas: dari institusi pencari kebenaran/ilmu menjadi lembaga pelatihan kerja (vocational training). Ini adalah perubahan paradigma yang besar. Mahasiswa tidak lagi diajak untuk "belajar cara berpikir," tetapi "belajar cara bekerja."

D. Ketimpangan Regional

Prodi yang dianggap tidak relevan di Jakarta atau kota besar mungkin sangat relevan untuk pelestarian budaya atau pengembangan spesifik di daerah tertentu. Penutupan berbasis standar nasional yang seragam bisa mematikan potensi lokal yang unik.

E. Risiko "Trend-Chasing"

Pemerintah sering kali mengejar tren. Hari ini trennya AI dan semikonduktor, besok mungkin sesuatu yang lain. Menutup prodi secara permanen adalah tindakan yang sulit dipulihkan (irreversible). Membangun kembali sebuah fakultas yang sudah dibubarkan jauh lebih mahal daripada mempertahankannya dengan kurikulum yang diperbarui.

Kesimpulan Perspektif

Ini adalah masalah kurasi, bukan eliminasi. Alih-alih menutup prodi, tantangannya seharusnya adalah bagaimana menyuntikkan literasi digital dan teknologi ke dalam prodi yang dianggap "tradisional" tersebut. Misalnya, prodi Sastra yang belajar data mining untuk analisis teks, atau prodi Sejarah yang menggunakan visualisasi data 3D.

Apa yang tidak terlihat adalah bahwa masalah utamanya mungkin bukan pada nama prodinya, melainkan pada kurikulumnya yang usang dan kurangnya adaptasi teknologi di dalamnya. Menutup prodi adalah jalan pintas birokrasi untuk masalah yang sebenarnya memerlukan reformasi konten yang mendalam. (*)