Kadang kita
terlalu cepat menertawakan hal-hal yang terlihat konyol di permukaan. Waktu
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang, masyarakat harus hemat gas dan segera
mematikan kompor kalau masakan sudah matang, reaksi pertama orang-orang pasti
mencibir.
Ya iyalah,
siapa juga yang mau menyalakan kompor terus-terusan kalau dagingnya sudah empuk
atau airnya sudah mendidih? Itu sesuatu yang sudah otomatis dilakukan tanpa
perlu instruksi pejabat.
Tapi kalau
kita melihat ini hanya sebagai saran memasak, kita melewatkan poin besarnya.
Seorang menteri tidak akan membuang energi bicaranya hanya untuk mengurusi
durasi nyala kompor di dapur warga kalau tidak ada masalah besar di baliknya.
Pernyataan
itu bukan soal cara masak yang benar, tapi soal sinyal bahwa negara sedang
pusing mengurusi beban energi. Ini adalah kode keras bahwa skema energi kita,
terutama soal subsidi gas, sedang berada di titik kritis.
Retorika Sederhana dengan Beban APBN yang Berat
Mari kita
lihat kenyataannya tanpa perlu istilah ekonomi yang rumit. Faktanya, Indonesia
itu sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan LPG. Angkanya tidak
main-main, sekitar 70 persen gas yang kita pakai untuk menggoreng telur atau
bikin kopi itu diimpor.
Artinya,
setiap kali ada gejolak global atau nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dollar,
harga beli gas itu melonjak tinggi. Sementara itu, harga di masyarakat tetap
ditekan rendah lewat subsidi. Selisih harganya dibayar pakai apa? Pakai APBN.
Pernyataan
Bahlil itu sebenarnya adalah bentuk kekhawatiran yang dibungkus dengan bahasa
sederhana. Ketika dia minta rakyat berhemat, itu artinya uang negara untuk
menanggung selisih harga tadi sudah hampir habis.
Selama ini kita
mungkin merasa aman-aman saja karena harga gas melon di pangkalan masih
terjangkau. Tapi di balik layar, pemerintah sedang "berdarah-darah"
menambal biaya impor yang makin mahal.
Kode Keras Sebelum Kebijakan Tidak Populer Muncul
Kalau kita
perhatikan pola komunikasi pejabat di negeri ini, permintaan untuk berhemat
biasanya adalah pembuka dari sebuah kebijakan yang tidak populer.
Ini semacam
tes ombak atau persiapan psikologis bagi masyarakat. Sebelum harga naik atau
sebelum distribusinya dibatasi, pejabat akan mulai melempar narasi tentang
pentingnya penghematan, tentang beban negara yang berat, atau tentang bagaimana
subsidi selama ini tidak tepat sasaran.
Jadi jangan
kaget kalau sebentar lagi kita akan melihat perubahan besar dalam cara kita
mendapatkan gas. Bisa jadi nanti membeli gas 3kg akan makin sulit
persyaratannya, atau mungkin skema subsidinya diubah.
Logikanya
begini: kalau barangnya ada dan harganya aman, pemerintah tidak akan berisik
soal gaya hidup kita di dapur. Tapi begitu mereka mulai cerewet soal hal-hal
kecil seperti mematikan kompor, itu tandanya stok barang atau kemampuan bayar
negara sedang bermasalah.
Ini bukan
lagi soal etika menggunakan energi, tapi soal ketahanan keuangan negara yang
sudah sangat tipis ruang geraknya.
Realitas Ketahanan Dapur dan Mitigasi Mandiri
Kita harus
mulai berpikir realistis. Ketergantungan pada satu sumber energi, apalagi yang
barangnya harus impor, itu sangat berisiko. Sekarang mungkin gas masih ada,
tapi harganya yang jadi bom waktu.
Besok-besok,
bisa jadi harganya tetap, tapi barangnya yang hilang di pasaran karena kuota
subsidinya sudah jebol. Itulah kenapa pernyataan "matikan kompor" ini
harus dibaca sebagai peringatan bagi kita untuk mulai melakukan mitigasi
mandiri.
Secara
pribadi, saya melihat ini sebagai momen untuk mulai melirik alternatif lain.
Bukan karena saya taat pada himbauan menteri, tapi karena saya tidak mau dompet
saya kaget saat harga gas tiba-tiba disesuaikan atau barangnya hilang di pasar.
Mempertimbangkan
untuk punya kompor induksi sebagai cadangan itu langkah yang masuk akal
sekarang. Listrik setidaknya diproduksi di dalam negeri, sumbernya lebih
beragam mulai dari batu bara sampai energi terbarukan, dan harganya relatif
lebih stabil dibandingkan gas impor yang harganya ditentukan oleh konflik di
luar sana.
Transisi
energi ini memang seringkali dipaksakan oleh keadaan, bukan karena kesadaran
lingkungan semata. Kita didorong untuk hemat karena memang tidak ada lagi uang
untuk membiayai pemborosan itu.
Menatap Masa Depan Energi Tanpa Subsidi
Kalau kita
tetap bertahan dengan gaya hidup lama dan berharap subsidi akan ada selamanya,
kita hanya sedang menipu diri sendiri. Dunia sedang berubah, peta politik
energi global makin kacau, dan kemampuan fiskal negara kita punya batasnya.
Pernyataan
Bahlil itu, sekonyol apapun kedengarannya, adalah kejujuran yang terselip dalam
retorika. Dia sedang bilang, "Tolong bantu kami, karena kami sudah tidak
kuat lagi membiayai gas kalian."
Maka,
daripada cuma menjadikannya bahan meme atau candaan di media sosial, ada
baiknya kita mulai bersiap. Benahi cara kita memakai energi, bukan karena
disuruh pemerintah, tapi demi kelangsungan hidup dapur kita sendiri.
Kita tidak
bisa terus-terusan mengandalkan subsidi yang pondasinya mulai goyah. Perubahan
skema energi itu nyata, sedang berjalan, dan pernyataan soal mematikan kompor
itu adalah lonceng peringatan pertama yang seharusnya membuat kita waspada,
bukan cuma tertawa.
Perjalanan
dari subsidi harga ke subsidi tepat sasaran atau bahkan penghapusan subsidi
secara bertahap itu pasti akan menyakitkan bagi banyak orang. Namun, sinyal itu
sudah dilempar ke publik.
Sekarang
pilihannya ada di kita: mau terus menertawakan cara komunikasinya yang dianggap
remeh, atau mulai mengantisipasi dampak dari kebijakan yang sedang mereka
siapkan di balik pernyataan tersebut?
Pada
akhirnya, yang akan merasakan dampaknya bukan pejabat di kantornya yang sejuk,
melainkan kita yang setiap hari harus memastikan kompor tetap bisa menyala
untuk makan keluarga.
Gaya bahasa
yang dipakai boleh saja terlihat sederhana dan sepele, tapi isi pesannya sangat
berat. Ini adalah tentang kedaulatan energi yang rapuh dan anggaran negara yang
sedang sesak napas.
Jadi,
matikan kompor kalau sudah matang bukan lagi sekadar tips memasak, melainkan
instruksi bertahan hidup di tengah krisis fiskal yang mulai mengintip dari
balik pintu dapur kita.