Dikutip dari kompas.com (6/4/2026), Ketua Banggar DPR Said Abdullah, mengusulkan verifikasi biometrik untuk pembelian LPG 3kg demi subsidi tepat sasaran.
Saya menulis ini bukan untuk mengkritik niat baik di balik usulan tersebut. Kita semua setuju bahwa subsidi harus tepat sasaran. Namun jika kita melihat lebih jauh langsung di lapangan, ada beberapa risiko nyata yang mungkin terlewatkan jika kita hanya fokus pada angka di atas kertas.
Beban di Pengecer Kecil (Warung)
Masalah utama dari usulan ini adalah pergeseran tanggung jawab. Saat ini, distribusi LPG 3kg sangat bergantung pada warung-warung kecil. Jika aturan ini diterapkan, warung inilah yang menjadi "polisi" anggaran negara.Kita perlu bertanya: Siapa yang akan membiayai alat verifikasi biometrik tersebut? Oke lah, pemerintah yang akan membelinya. Tapi siapa yang menanggung biaya internet dan perawatannya?
Jika mesin rusak atau koneksi internet di desa terputus, apakah pemilik warung harus menolak tetangganya yang mau beli gas buat masak? Ini menciptakan konflik sosial di tingkat bawah yang sangat melelahkan bagi rakyat kecil.
Risiko Keamanan Data yang Fatal
Secara teknis, mengumpulkan data biometrik puluhan juta warga adalah proyek yang sangat berisiko. Berbeda dengan kata sandi yang bisa diganti jika bocor, sidik jari bersifat permanen.Jika database ini diretas, apalagi mengingat riwayat kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia, warga yang paling rentan justru menjadi korban yang paling tidak terlindungi.
Kita sedang membangun infrastruktur pengawasan massal hanya untuk urusan dapur, dan risikonya belum tentu sebanding dengan manfaatnya.
Hitung-hitungan Biaya Sistem vs. Kebocoran
Seringkali kita terjebak pada keinginan untuk menutup kebocoran subsidi tanpa menghitung biaya sistemnya secara jujur. Membeli jutaan alat pemindai, membangun sistem backend, dan melatih petugas di seluruh Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar.Ada pertanyaan yang hilang: Apakah biaya membangun dan mengelola sistem biometrik ini lebih mahal daripada nilai subsidi yang bocor? Jangan sampai biaya untuk memperbaiki masalah justru lebih besar daripada masalahnya itu sendiri.
Dampak Psikologis dan Martabat Warga
Ada sisi kemanusiaan yang terlupakan dalam usulan ini. Mewajibkan verifikasi biometrik hanya untuk membeli kebutuhan pokok menciptakan kesan bahwa menjadi miskin adalah kondisi yang perlu diawasi secara ketat.Warga dari golongan mampu bisa memesan tabung LPG non-subsidi 12kg hanya dengan telepon tanpa ditanya apa pun. Sebaliknya, warga kurang mampu harus melalui proses verifikasi yang kaku hanya untuk menggoreng tempe atau merebus air.
Ini menciptakan sekat sosial dan rasa tidak nyaman. Subsidi seharusnya diberikan dengan tangan terbuka sebagai bantuan negara, bukan dengan cara yang membuat penerimanya merasa seperti sedang diawasi oleh aparat.
Kesimpulan
Sebelum kita melangkah lebih jauh dengan teknologi biometrik, mungkin kita perlu mencari cara lain yang lebih sederhana dan manusiawi.Masalah subsidi adalah masalah distribusi dan pendataan, tetapi solusinya tidak selalu harus berupa teknologi yang mahal dan rumit.
Kita perlu memastikan bahwa niat untuk menghemat anggaran tidak justru menciptakan masalah baru yang lebih besar di kemudian hari. (*)