Kenapa ya hidup kita sebagai penduduk di negeri ini rasanya seperti sedang main game yang level kesulitannya naik terus, tapi hadiahnya tidak pernah ada?
Saya membicarakan soal usulan dari pemerintah yang katanya mau menggabungkan biaya parkir langsung ke dalam pembayaran STNK tahunan. Alasannya klasik, biar sistemnya sederhana, lebih transparan, dan supaya pendapatan daerah lebih optimal.
Biasanya, kalau pemerintah bilang mau "menyederhanakan," itu kode halus kalau pengeluaran kita bakal tambah ribet. Mari kita pakai logika orang biasa saja, ya. Tidak perlu pakai rumus ekonomi yang tinggi-tinggi.
Sudah Bayar di STNK, Masih Kena di Lapangan
Kalau biaya parkir masuk ke STNK, artinya kita bayar langganan parkir di awal tahun, kan? Oke nggak apa-apa, katakanlah biaya STNK saya naik jadi lebih mahal karena sudah termasuk parkir.
Pertanyaan paling mendasarnya, setelah saya bayar tarif parkir sewaktu bayar STNK tahunan, lalu saya mau parkir di depan minimarket atau di pinggir jalan, apakah tukang parkirnya bakal hilang?
Kita semua tahu jawabannya. Rasanya mustahil. Saat kita menyalakan mesin kendaraan di area parkir, itu ibaratnya lonceng makanan yang berbunyi buat mereka. Tiba-tiba ada bunyi "prit-prit" dari balik pohon. Si tukang parkir sudah berdiri di belakang motor atau mobil.
Kalau saya bilang, "Bang, saya sudah bayar di STNK, lho!"?
Yang ada saya malah diajak debat kusir di pinggir jalan, atau paling parah diajak berantem. Akhirnya apa? Saya bayar lagi.
Jadi namanya bukan efisiensi, tapi bayar dua kali. Pajak ke negara jalan terus, "pajak" ke jalanan juga tidak berhenti.
Nasib Kendaraan yang Lebih Banyak Nongkrong di Garasi
Terus mari kita bicara soal keadilan. Setiap orang itu pola pakai kendaraannya beda-beda. Ada orang yang kendaraannya lebih banyak nongkrong di garasi, paling cuma keluar seminggu sekali buat sunmori.
Ada juga orang yang kerjanya memang di jalanan, tiap jam pindah-pindah lokasi parkir, contohnya ojol.
Kalau biayanya dipukul rata dalam STNK, kasihan yang jarang pakai kendaraan, kan? Mereka mensubsidi orang yang parkir tiap hari. Di mana sisi optimal dan transparannya kalau pemakaian nyata tidak dihitung?
Belum lagi soal lokasi. Biaya parkir di STNK ini katanya untuk pendapatan daerah. Nah, kalau saya bayar STNK di Jakarta, terus saya pergi ke Depok atau Bekasi, apa bayaran parkir saya masih berlaku, atau saya harus bayar lagi karena beda daerah?
Kendaraan Pribadi: Sapi Perah yang Tak Pernah Libur
Seringkali kita merasa pemerintah itu melihat kendaraan pribadi seperti sapi perah yang tidak pernah habis susunya. Mau beli kendaraan, dipajaki. Sudah punya, setiap tahun bayar pajak lagi. Beli bensin, dipajaki. Sekarang, mau parkir pun ditarik di depan lewat STNK.
Tapi lihat kenyataannya di lapangan. Aspal masih banyak yang bolong, lampu lalu lintas rusak, dan transportasi umum belum menjangkau semua titik dengan nyaman.
Kalau alasannya mau meningkatkan transparansi supaya tidak ada "kebocoran" duit parkir ke oknum, benahi sistem pengawasannya di lapangan. Kenapa malah bebannya digeser ke punggung rakyat lewat pajak tahunan?
Saya bukannya anti-bayar, ya. Justru kalau memang penerapannya benar, saya nggak perlu ribet menyiapkan recehan buat bayar parkir.
Beli Kucing dalam Karung Versi Birokrasi
Wacana ini kalau dipaksakan tanpa ada jaminan kalau pungutan liar di lapangan bakal hilang seratus persen, ya sama saja bohong. Rakyat cuma bakal merasa dicekik pelan-pelan. Kita bayar resmi ke negara, tapi tetap harus siapkan uang receh di kantong buat keamanan di lapangan.
Sebelum kebijakan ini benar-benar diketok palu, tolonglah dipikirkan lagi. Jangan sampai niatnya mau merapikan sistem, tapi ujung-ujungnya cuma mau mengisi kas daerah dengan cara yang paling gampang: membebani rakyat yang sudah susah.
Kita sudah cukup sabar dengan segala macam kenaikan harga. Jangan ditambah lagi dengan biaya parkir gaib yang sudah dibayar tapi jasanya tidak terasa. (*)