Ironi Ongkos Gratis Transportasi, Malah yang Bergaji Tetap yang Dapat

Ironi Ongkos Gratis Transportasi

Pemprov Jakarta melalui Pergub No.33/2025 merilis daftar lengkap 15 golongan yang dapat fasilitas gratis naik TransJakarta, MRT, dan LRT.

 

Coba kita lihat lagi daftarnya ya, biar jelas siapa saja yang termasuk kelompok 'hoki' ini. Fasilitas ini menyentuh banyak kalangan, mulai dari orang pemerintahan sampai warga yang butuh bantuan:

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS
  2. Tenaga kontrak atau honorer Pemprov DKI Jakarta
  3. Karyawan swasta dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI
  4. Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP)
  5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
  6. Anggota Tim Penggerak PKK
  7. Lansia berusia 60 tahun ke atas
  8. Penyandang disabilitas
  9. Veteran Republik Indonesia
  10. Anggota TNI dan Polri
  11. Pemilik KTP Kepulauan Seribu
  12. Pengurus rumah ibadah seperti marbot atau penjaga gereja
  13. Guru dan staf PAUD
  14. Juru pemantau jentik (jumantik)
  15. Penerima Raskin atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  

Kalau dilihat dari cakupannya, daftarnya sudah lumayan komprehensif. Sudah bagus, tapi belum sempurna.

 

Ironi Transportasi Gratis: Yang Punya Gaji vs. Yang Lagi 'Nol'

 

Ini dia bagian yang paling bikin saya bingung. Coba deh perhatikan lagi. Sebagian besar golongan yang dapat fasilitas ini, kecuali yang punya kartu bantuan (KJP/Raskin), adalah orang-orang yang pasti dapat uang di akhir bulan. 

  • PNS yang tiap bulan gajinya lancar plus dapat tunjangan
  • TNI/Polri dengan penghasilan tetap dari negara.
  • Karyawan UMP yang sudah dijamin dapat gaji minimal standar. 

Orang-orang ini, meskipun gajinya ada yang pas-pasan dan hidupnya belum tentu makmur, setidaknya punya kepastian finansial.

 

Terus, bagaimana nasib mereka yang justru sedang berada di titik paling kritis secara ekonomi, tapi tidak dapat bantuan apa pun? Saya sedang bicara tentang dua kelompok: 


1.  Fresh Graduate yang lagi berjuang mati-matian mencari kerja. Mereka harus keluar ongkos sana-sini untuk apply kerja, datang wawancara, dan mungkin juga tes ini itu. Uang saku mereka bisa cepat habis hanya untuk keliling Jakarta.

2.  Korban PHK yang baru saja kehilangan gaji bulanan. Mereka sedang stres dan harus segera cari pekerjaan baru. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk ongkos adalah beban.

 

Dua kelompok ini juga butuh bantuan ongkos transportasi karena mereka punya nol pendapatan. Mereka butuh modal bergerak untuk mencari sumber pendapatan.

 

Tapi kenyataannya fasilitas gratis ini justru diberikan kepada PNS dan karyawan UMP yang sudah punya gaji pasti. Rasanya jadi aneh. Kenapa yang sedang benar-benar berjuang, yang dompetnya tipis, malah tidak masuk kriteria?

 

Ini bukan soal iri atau protes tanpa alasan. Ini soal logika kebijakan. Kalau tujuannya meringankan beban ekonomi, seharusnya target utama adalah yang bebannya paling berat dan pendapatannya nol.

 

Bagaimana Agar Kebijakan ini Lebih Merangkul

 

Niat Pemprov sudah baik, mungkin saja kesulitan pendataan jadi kendala utama memasukkan fresh graduate atau korban PHK. Ini ada beberapa ide:

 

1. Kartu Transportasi untuk Pencari Kerja

 

Pemprov bisa bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Setiap warga yang mendaftar secara resmi sebagai pencari kerja dan terdaftar dalam database Disnaker DKI, otomatis mendapat kartu transportasi gratis selama jangka waktu tertentu sejak tanggal pendaftaran. Ini bukan cuma membantu mereka, tapi juga mendorong orang untuk lapor ke Disnaker, jadi data pengangguran pun lebih akurat.

 

 2. Batas Perjalanan Khusus Korban PHK

 

Buat korban PHK yang bisa menunjukkan surat keterangan resmi, bisa diberikan semacam kuota perjalanan gratis, misalnya 50 kali perjalanan dalam 3 bulan. Kuota ini bisa dipakai untuk job hunting. Ini adalah bantuan yang sangat praktis dan terasa dampaknya.

 

3. Integrasi dengan Program Pelatihan

 

Fokuskan fasilitas gratis ini ke orang-orang yang sedang ikut program magang, pelatihan, atau upskilling yang diselenggarakan Pemprov atau BUMN/BUMD. Fasilitas ini akan jadi insentif kuat untuk mereka ikut program dan meningkatkan kemampuan diri.

 

Singkatnya, program ini fondasinya sudah kuat, tapi perlu sedikit sentuhan empati lagi. Harapan saya, Pemprov bisa melihat mereka yang lagi susah ini.

 

Jakarta adalah kota seribu kesempatan. Transportasi gratis seharusnya jadi jembatan bukan halangan, buat siapa pun yang sedang berjuang keras untuk bangkit.

 

Buat kamu yang lagi job hunting atau baru kehilangan pekerjaan, jangan patah semangat ya! Anggap saja ongkos transportasi yang harus dibayar itu sebagai investasi kecil yang akan kembali berkali-kali lipat saat kamu dapat pekerjaan impian. (*)

Tags:
Lebih baru Lebih lama