PT Produksi Film Negara (PFN) punya rencana bikin jaringan bioskop BUMN bernama Sinewara. Targetnya menambah ribuan layar di Indonesia, terutama di daerah luar Jawa yang selama ini belum tersentuh XXI atau CGV.
Sekilas, ini kabar bagus buat penonton di daerah. Tapi kalau melihat cara kerja bisnis bioskop, proyek ini punya banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun gedung dan memasang proyektor.
XXI dan CGV Bukannya Lupa Sama Daerah
Kota-kota kecil belum punya bioskop karena hitungan bisnisnya belum masuk. XXI dan CGV tentu tahu ada penonton di luar dari kota-kota besar. Mereka juga punya data soal jumlah penduduk, daya beli, kebiasaan menonton, sampai potensi pasar.Masalahnya ada pada tingkat keramaian.
Bioskop di daerah bisa ramai saat weekend atau musim libur. Di hari biasa, bisa jauh lebih sepi. Padahal listrik, gaji staf, perawatan perangkat, keamanan, dan biaya operasional lain tetap jalan setiap hari.
Pendapatan tiket juga tidak bisa menjadi sumber keuntungan. Sebagian pendapatan tiket harus dibagi dengan distributor atau pemilik film. Karena itu, penjualan makanan dan minuman punya peran penting dalam bisnis bioskop.
Di daerah dengan daya beli terbatas, penonton mau saja membeli tiket, tetapi belum tentu mau beli popcorn dan minuman. Kalau kursi tidak penuh dan penjualan F&B juga rendah, biaya operasional akan sulit ditutup.
Dapat Hak Tayang Film Box Office Itu Tidak Mudah
Bioskop cuma menyediakan tempat. Alasan orang datang ke bioskop ya jelas filmnya.Di sinilah Sinewara akan menghadapi salah satu tantangan terbesar.
Distributor film, termasuk studio Hollywood dan rumah produksi besar, punya persyaratan untuk bioskop yang ingin menayangkan film mereka. Ada standar teknis, sistem keamanan, pengelolaan file film, sampai kepastian bahwa film tidak mudah dibajak.
Sinewara harus membangun kepercayaan itu dari awal.
Jumlah layar juga memengaruhi posisi tawar. Kalau jaringan sinema baru punya sedikit layar, distributor punya alasan untuk tidak memberi perlakuan yang sama dengan jaringan sinema besar.
Sebab penonton ingin menonton film populer yang baru dirilis. Kalau Sinewara baru mendapatkan filmnya seminggu kemudian, sebagian calon penonton mungkin sudah menontonnya di kota lain atau terkena spoiler dari media sosial.
Jadi membangun bioskop tanpa memastikan pasokan film yang menarik sama saja dengan membangun restoran tanpa memastikan dapurnya punya bahan makanan.
Kebiasaan Nonton Orang Daerah Sudah Berubah
Orang di daerah yang selama puluhan tahun tidak punya bioskop, bukan berarti tidak menonton film. Mereka sudah punya cara lain.Smartphone dan internet membuat film bisa ditonton dari rumah. Ada Netflix, Vidio, Disney+, YouTube, TikTok, dan berbagai platform lain. Kebiasaan ini sudah terbentuk cukup lama.
Karena itu, Sinewara harus menawarkan alasan yang kuat untuk membuat orang mau keluar rumah buat ke bioskop.
Kalau pengalaman yang didapat tidak jauh berbeda dari menonton di rumah, sulit membuat mereka datang secara rutin.
Ini juga berarti Sinewara tidak cukup hanya menjual film. Mereka harus menjual pengalaman menonton yang memang terasa berbeda.
Kerja Sama dengan Pemda Bisa Jadi Pisau Bermata Dua
PFN juga berencana menggandeng pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Langkah ini bisa membantu soal aset, lokasi, dan dukungan pemerintah. Tapi ada konsekuensi lain yang harus diperhitungkan.Penggunaan APBD untuk penyertaan modal ke entitas bisnis membutuhkan proses dan persetujuan yang tidak sebentar. Setelah itu masih ada urusan administrasi dan pengawasan.
Masalah lain bisa muncul ketika kepala daerah berganti.
Program yang dianggap prioritas oleh pemerintah daerah hari ini belum tentu menjadi prioritas lima tahun lagi. Kalau model bisnis Sinewara terlalu bergantung pada keputusan politik daerah, keberlanjutan proyek bisa ikut berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
Untuk bisnis yang membutuhkan investasi jangka panjang, ketidakpastian seperti ini bukan persoalan kecil.
Sinewara Jangan Meniru XXI Mentah-Mentah
Kalau Sinewara memakai konsep bioskop seperti XXI, dengan gedung besar dan lima sampai delapan studio, biaya investasinya akan tinggi. Model seperti itu belum tentu cocok untuk kota dengan jumlah penonton terbatas.Sinewara perlu memakai model yang lebih kecil dan fleksibel.
Studio mikro dengan satu atau dua layar bisa menjadi pilihan. Kapasitas 50 sampai 70 kursi sudah cukup untuk menguji pasar. Gedung milik pemerintah atau BUMN yang sudah tersedia juga bisa dimanfaatkan supaya biaya pembangunan tidak terlalu besar.
Ruang bioskop juga jangan dibuat hanya untuk menonton film.
Pada hari biasa ketika jumlah penonton rendah, ruang tersebut bisa dipakai untuk seminar, nobar pertandingan olahraga, kompetisi e-sports, acara komunitas, atau kegiatan edukasi sekolah.
Dengan begitu, satu ruangan punya beberapa sumber pendapatan dan tidak hanya bergantung pada penjualan tiket film.
Film Lokal Bisa Jadi Andalan
Sinewara juga bisa mengambil jalur yang tidak terlalu banyak dimainkan jaringan bioskop besar.Film daerah, film independen, dokumenter, film komunitas, sampai karya mahasiswa bisa diberi ruang lebih besar. Film-film seperti ini mungkin tidak menghasilkan penjualan tiket sebesar film Hollywood, tetapi bisa membantu membentuk komunitas penonton.
Sinewara juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, kampus, komunitas film, dan pembuat film lokal untuk membuat program pemutaran rutin.
Kalau pendekatannya seperti itu, Sinewara tidak harus langsung mengejar ribuan layar.
Lebih masuk akal membangun beberapa lokasi percontohan, mengukur jumlah penonton, biaya operasional, pendapatan F&B, minat distributor, dan respons masyarakat. Setelah modelnya terbukti jalan, baru diperluas.
Membangun jaringan bioskop memang terdengar mudah kalau ukurannya hanya jumlah layar. Tantangan sebenarnya ada pada membuat bioskop itu terisi dan menghasilkan uang setelah gedungnya selesai dibangun.