Bagi-Bagi Jabatan yang Makin Kebablasan

Bagi-bagi jabatan setelah pemilu atau pilkada itu bukan barang baru. Kita semua sudah tahu kok, dan mayoritas masyarakat sudah memaklumi hal itu. Politik butuh modal, butuh koalisi, dan butuh kesetiaan. Ketika menang, wajar kalau ada aksi balas budi.

Bagi-bagi jabatan masih bisa diterima asalkan orang yang ditunjuk punya kemampuannya. Kalau misalnya ditaruh jadi komisaris atau direksi dan latar belakangnya sesuai, punya rekam jejak yang jelas, dan paham industrinya, orang tidak akan terlalu protes. Anggap saja itu kompromi yang logis antara kebutuhan politik dan kebutuhan profesional.

Masalah Kompetensi dan "Anak Kemarin Sore"

Sekarang fenomena ini bergeser ke arah yang menjengkelkan. Banyak posisi strategis, terutama di BUMN atau lembaga negara, diisi oleh orang-orang yang kalau dilihat rekam jejaknya, sama sekali tidak nyambung. Istilah "anak kemarin sore", walaupun sudah berumur, akurat sekali untuk menggambarkan situasi ini.

Mereka ini sering kali cuma modal vokal di media sosial, pintar cari massa, atau kebetulan punya kedekatan personal dengan lingkaran kekuasaan. Modal mereka bukan keahlian manajerial atau pemahaman makroekonomi, tapi cuma loyalitas saat kampanye.

Begitu menang, mereka dapat karpet merah jadi petinggi. Ini aneh, karena menaruh orang tanpa kompetensi di posisi krusial seperti itu bukan lagi sekadar balas budi, tapi perusakan tatanan secara sengaja.

Ketimpangan dengan Realitas Pencari Kerja

Di sisi lain, mari kita lihat kondisi masyarakat bawah dan menengah sekarang. Cari kerja sekarang susahnya setengah mati. PHK terjadi di mana-mana, industri padat karya bertumbangan, dan lapangan kerja baru makin menyusut.

Orang mati-matian kuliah S1 bahkan S3, ambil sertifikasi yang biayanya mahal, dan mencari pengalaman kerja bertahun-tahun dengan harapan karir mereka bisa naik.

Tapi kenyataannya, banyak dari mereka yang karirnya gitu-gitu aja. Jangankan naik jabatan, bisa mempertahankan posisi yang sekarang saja sudah bersyukur.

Bagi yang kena PHK, mencari pekerjaan baru dengan kualifikasi yang mereka miliki rasanya seperti mengejar sesuatu yang mustahil. Persyaratan lowongan kerja sekarang makin tidak masuk akal, sementara gaji yang ditawarkan sering kali tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Dampak Psikologis dan Sosial

Kontras ini yang membuat masyarakat marah. Di satu sisi, ada kelompok yang harus melewati proses seleksi yang super ketat, tes masuk yang berlapis-lapis, hanya untuk posisi staf dengan gaji di bawah UMR.

Di sisi lain, ada kelompok yang tanpa tes, tanpa kualifikasi yang jelas, tiba-tiba duduk di kursi empuk dengan gaji dan tunjangan puluhan juta per bulan hanya karena mereka "berjasa" saat pemilu.

Ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Orang-orang yang punya kemampuan merasa tidak dihargai. Sistem meritokrasi berubah menjadi sistem koneksi, di mana orang bisa maju karena kenal siapa bukan karena bisa apa.

Dampak jangka panjangnya, generasi muda yang pintar dan berbakat akan malas berkontribusi lewat jalur formal karena mereka tahu, sepintar apa pun mereka, mereka akan kalah dengan orang dalam atau titipan politik.

Kerusakan pada Sistem Institusi

Ketika sebuah lembaga atau perusahaan negara diisi oleh orang-orang titipan yang tidak kompeten, yang rusak bukan cuma moral karyawan di bawahnya, tapi juga kinerja institusi itu sendiri.

Karyawan karier yang sudah merintis dari bawah selama belasan tahun akan kehilangan motivasi kerja. Mereka tahu posisi puncak tidak akan pernah bisa mereka capai karena posisi itu sudah dipatok untuk jatah politik. Akibatnya, etos kerja menurun, keputusan-keputusan perusahaan diambil berdasarkan kepentingan politik sesaat, bukan keputusan bisnis yang sehat.

Ironisnya, ketika perusahaan itu rugi atau kolaps karena salah urus, yang menanggung bebannya sering kali adalah uang rakyat lewat suntikan dana APBN atau penyesuaian tarif layanan publik.

Masyarakat jadi rugi dua kali: pertama karena hak atas pekerjaan mereka direnggut, kedua karena mereka harus membiayai ketidakkompetenan orang-orang pilihan tersebut.

Logika yang Terbalik

Kondisi sekarang menunjukkan logika yang terbalik dalam pengelolaan sumber daya manusia di negara ini. Kita selalu mendengar narasi tentang pentingnya meningkatkan kualitas SDM agar bisa bersaing secara global. Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengambil pendidikan tinggi dan menguasai teknologi.

Tapi ketika masyarakat sudah melakukan itu semua, ruang untuk mereka justru tertutup oleh praktik bagi-bagi jabatan ini. Negara menuntut rakyatnya kompeten, tapi negara sendiri tidak menggunakan standar kompetensi itu saat memilih orang untuk mengelola aset-aset pentingnya.

Selama sistem ini terus berjalan tanpa ada batas kendali yang jelas, ketimpangan sosial akan semakin melebar. Kita tidak bisa berharap ada kemajuan ekonomi yang merata kalau penempatan posisi penting masih didasarkan pada utang budi politik, bukan pada siapa yang benar-benar bisa bekerja. (*)