Belajar Membedakan Kebutuhan Rakyat dan Proyek Vendor Lewat Kasus MBG

Dalam dunia kebijakan publik, ada satu rumus yang sangat konsisten. Kalau ada fasilitas murah yang dicabut oleh pemerintah, orang-orang yang paling bawah pasti langsung berteriak. Ini logika dasar yang dipahami oleh semua orang, bahkan oleh mereka yang tidak pernah kuliah kebijakan publik sekalipun.

Misalnya, ada skenario di mana pemerintah tiba-tiba memutuskan untuk membubarkan program BPJS Kesehatan. Pihak yang akan langsung turun ke jalan atau minimal membuat gaduh di media sosial adalah jutaan warga yang selama ini bergantung pada kartu BPJS untuk berobat. 

Rumah sakit swasta maupun negeri tidak akan terlalu peduli. Mereka akan tetap berjalan seperti biasa, karena fungsi mereka adalah menyediakan jasa medis, bukan memikirkan dari mana pasien mendapatkan uang untuk membayar tagihan.

Hal yang sama berlaku untuk bahan bakar. Jika bensin jenis Pertalite resmi ditiadakan dari seluruh pompa bensin, pemilik SPBU tidak akan menutup bisnis mereka untuk ikut demonstrasi. Mereka tinggal mengganti papan harga di depan dengan jenis bahan bakar lain yang lebih mahal. 

Pihak yang akan pusing dan marah-marah adalah para pengendara motor, ojol, dan kurir paket yang pengeluaran bulanannya langsung melonjak drastis.

Begitu pula dengan urusan dapur. Penghapusan subsidi gas elpiji melon tidak akan membuat pangkalan gas bangkrut lalu ikut protes. Pangkalan gas hanya mendistribusikan barang. Selama ada pasokan dan ada yang membeli, mereka tetap mendapat untung. 

Yang akan mengalami kepanikan massal adalah jutaan ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang bingung bagaimana cara melanjutkan produksi harian mereka tanpa modal yang membengkak.

Keanehan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Namun, rumus baku di atas mendadak tidak berlaku dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ada sebuah kejanggalan yang cukup menggelikan di sini. Pemerintah baru berencana mengurangi anggaran atau mengevaluasi jumlah dapur SPPG, bukan menghapusnya secara total.

Logikanya, pihak yang harusnya paling pertama protes adalah para penerima manfaat, yaitu anak-anak sekolah atau orang tua murid. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Masyarakat umum cenderung santai atau bahkan senang kalau program MBG dibatalkan.

Pihak yang justru terlihat sangat panik, sibuk melakukan konferensi pers, dan melayangkan protes keras ke sana kemari adalah SPPG. Ini adalah sebuah anomali yang sangat menarik untuk diperhatikan.

Jadi Siapa yang Sebenarnya Butuh Program Ini?

Situasi ini secara tidak langsung membuka kedok tentang siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek berskala besar seperti ini. Ketika sebuah program publik dirancang, narasi yang selalu dilempar ke media adalah demi kesejahteraan rakyat, demi gizi anak bangsa, dan demi masa depan generasi penerus. Narasi itu terdengar sangat mulia di atas kertas.

Namun, reaksi dari SPPG menunjukkan realitas yang berbeda. Ketika anggaran dikurangi sedikit saja, mereka langsung merespons seolah-olah dunia akan kiamat. Kemarahan mereka menunjukkan bahwa program ini sebenarnya bukan sekadar tentang mengisi perut anak-anak yang membutuhkan, melainkan tentang menjaga keberlangsungan omzet dan keuntungan korporasi yang sudah mengantre untuk menjadi vendor penyedia makanan.

Rakyat tidak marah karena mereka tahu sejak awal bahwa mereka hanyalah objek dalam proyek ini. Mereka tidak merasa memiliki program tersebut secara emosional. 

Bagi masyarakat, jika ada makanan gratis, mereka akan menerimanya dengan senang hati. Jika porsinya dikurangi atau bahkan jika program itu dibatalkan, mereka juga tidak akan merasa kehilangan sesuatu yang esensial, karena selama ini tidak ada MBG pun tidak masalah.

Kesimpulan dari Sebuah Reaksi

Pada akhirnya, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara kebutuhan dasar yang sejati dengan program yang sengaja diciptakan untuk menggerakkan roda ekonomi para pemilik dapur. BPJS, Pertalite, dan gas subsidi adalah tiga hal yang menyentuh urusan perut dan nyawa masyarakat secara langsung setiap hari. Oleh karena itu, reaksi masyarakat terhadap tiga hal tersebut selalu murni dan tanpa rekayasa.

Sementara itu, kegaduhan yang ditunjukkan oleh SPBU, rumah sakit, atau pangkalan gas dalam kasus-kasus sebelumnya hampir tidak pernah ada karena posisi mereka murni sebagai penyalur. 

Sebaliknya dalam kasus MBG, kepanikan SPPG memperlihatkan bahwa mereka bukan sekadar penyalur, melainkan pihak yang memiliki kepentingan finansial terbesar di dalam proyek ini. Jeritan mereka bukan karena memikirkan gizi anak-anak yang berkurang, melainkan karena memikirkan target keuntungan perusahaan mereka yang berpotensi meleset dari rencana awal. (*)